Berapa Persen Hak Amil Zakat

Berapa persen hak amil zakat adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Menurut syariat Islam, amil zakat berhak menerima bagian dari zakat yang dikumpulkan sebagai bentuk penghargaan atas tugasnya.

Hak amil zakat sangat penting karena menjadi motivasi bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, hak amil zakat juga bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam sejarah Islam, hak amil zakat telah mengalami perkembangan. Pada masa Rasulullah SAW, hak amil zakat sebesar 1/8 dari total zakat yang terkumpul. Namun, seiring berjalannya waktu, hak amil zakat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hak amil zakat, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga perkembangannya dalam sejarah Islam. Artikel ini akan membantu kita memahami pentingnya hak amil zakat dan perannya dalam pengelolaan zakat di masyarakat.

Berapa Persen Hak Amil Zakat

Hak amil zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah 10 aspek esensial terkait berapa persen hak amil zakat:

• Dasar hukum
• Syarat
• Besaran
• Perubahan historis
• Peran amil zakat
• Fungsi hak amil zakat
• Dampak sosial
• Kontroversi
• Regulasi pemerintah
• Praktik pengelolaan zakat

Sepuluh aspek tersebut saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hak amil zakat. Misalnya, dasar hukum hak amil zakat terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis, yang menjelaskan syarat dan besaran hak amil zakat. Sementara itu, perubahan historis hak amil zakat menunjukkan adanya dinamika dalam praktik pengelolaan zakat. Selain itu, peran amil zakat sangat penting dalam memastikan zakat tersalurkan kepada yang berhak, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan sosial. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hak amil zakat dan perannya dalam pengelolaan zakat di masyarakat.

Dasar hukum

Dasar hukum hak amil zakat terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hak amil zakat, di antaranya:

• “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil); sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)
• “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103)

Sementara itu, dalam hadis, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hak amil zakat. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

“Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian untuk amil (pengurus) zakat, maka janganlah kamu ambil sesuatu dari zakat kecuali dengan haknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak amil zakat merupakan bagian dari zakat yang wajib diberikan kepada amil zakat. Pemberian hak amil zakat ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada amil zakat atas tugasnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Syarat

Syarat merupakan aspek penting dalam menentukan berapa persen hak amil zakat. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan kualifikasi dan kriteria yang harus dipenuhi oleh amil zakat agar berhak menerima haknya.

• Muslim
  Amil zakat harus beragama Islam, karena zakat merupakan ibadah khusus bagi umat Islam.
• Balig
  Amil zakat harus sudah balig, yaitu sudah mencapai usia dewasa menurut syariat Islam.
• Berakal
  Amil zakat harus berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk.
• Adil
  Amil zakat harus adil dan tidak memihak kepada golongan tertentu dalam pendistribusian zakat.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh amil zakat agar penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Amil zakat yang memenuhi syarat akan lebih amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Besaran

Besaran hak amil zakat merupakan aspek penting yang berkaitan erat dengan “berapa persen hak amil zakat”. Besaran hak amil zakat memengaruhi jumlah hak yang diterima oleh amil zakat dan berdampak pada efektivitas pengelolaan zakat.

Dalam sejarah Islam, besaran hak amil zakat telah mengalami perubahan. Pada masa Rasulullah SAW, besaran hak amil zakat ditetapkan sebesar 1/8 dari total zakat yang terkumpul. Namun, besaran ini kemudian berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah pada setiap zaman.

Di Indonesia, besaran hak amil zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut, besaran hak amil zakat ditetapkan sebesar 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Besaran ini dianggap cukup untuk memberikan penghargaan kepada amil zakat atas tugasnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Dengan memahami besaran hak amil zakat, masyarakat dapat mengetahui berapa persen dari total zakat yang dialokasikan untuk amil zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak amil zakat terpenuhi dengan baik sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif.

Perubahan historis

Perubahan historis merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besaran hak amil zakat. Pada masa Rasulullah SAW, besaran hak amil zakat ditetapkan sebesar 1/8 dari total zakat yang terkumpul. Namun, besaran ini kemudian berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah pada setiap zaman.

Perubahan besaran hak amil zakat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat, jumlah amil zakat, dan kebutuhan pengelolaan zakat. Pada masa Rasulullah SAW, kondisi ekonomi masyarakat masih sederhana dan jumlah amil zakat relatif sedikit. Oleh karena itu, besaran hak amil zakat ditetapkan sebesar 1/8 dari total zakat yang terkumpul.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi masyarakat berubah dan jumlah amil zakat semakin banyak. Hal ini menyebabkan kebutuhan pengelolaan zakat semakin besar, sehingga besaran hak amil zakat juga mengalami perubahan. Di Indonesia, besaran hak amil zakat saat ini ditetapkan sebesar 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Besaran ini dianggap cukup untuk memberikan penghargaan kepada amil zakat atas tugasnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Dengan memahami perubahan historis hak amil zakat, kita dapat mengetahui bagaimana besaran hak amil zakat ditentukan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pengelolaan zakat. Pemahaman ini juga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan zakat di masa depan.

Peran amil zakat

Peran amil zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Amil zakat bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Berapa persen hak amil zakat yang diterimanya sangat memengaruhi efektivitas kinerja amil zakat.

• Pengumpulan zakat
  Amil zakat bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Ini meliputi sosialisasi kewajiban zakat, pendataan muzakki, dan penerimaan zakat.
• Pengelolaan zakat
  Setelah terkumpul, amil zakat mengelola zakat dengan cara menginventarisasi, menyimpan, dan menjaga zakat agar tidak rusak atau hilang.
• Pendistribusian zakat
  Amil zakat mendistribusikan zakat kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pendistribusian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik.
• Pelaporan dan pertanggungjawaban
  Amil zakat wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada lembaga pengelola zakat dan masyarakat.

Peran amil zakat yang efektif sangat bergantung pada besaran hak amil zakat yang diterimanya. Hak amil zakat yang layak akan memotivasi amil zakat untuk bekerja secara profesional dan amanah. Dengan demikian, penyaluran zakat akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan umat.

Fungsi hak amil zakat

Fungsi hak amil zakat sangat erat kaitannya dengan “berapa persen hak amil zakat”. Sebab, besaran hak amil zakat yang layak akan memengaruhi efektivitas amil zakat dalam menjalankan fungsinya. Adapun fungsi hak amil zakat meliputi:

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja amil zakat.
2. Menjamin keberlangsungan pengelolaan zakat.
3. Memastikan penyaluran zakat tepat sasaran.

Dengan demikian, hak amil zakat merupakan komponen penting dalam “berapa persen hak amil zakat” karena berpengaruh langsung pada efektivitas pengelolaan zakat. Hak amil zakat yang memadai akan memotivasi amil zakat untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat, khususnya para mustahik (penerima zakat).

Contoh nyata fungsi hak amil zakat dapat dilihat pada pengelolaan zakat di negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia. Di negara-negara tersebut, amil zakat diberikan hak yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada yang berhak.

Memahami hubungan antara “fungsi hak amil zakat” dan “berapa persen hak amil zakat” sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif. Dengan memberikan hak yang layak kepada amil zakat, maka fungsi-fungsi penting tersebut dapat dijalankan dengan baik. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi umat Islam.

Dampak sosial

Dampak sosial merupakan salah satu aspek penting yang terkait dengan “berapa persen hak amil zakat”. Besaran hak amil zakat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, karena akan memengaruhi kinerja amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

• Motivasi amil zakat

  Besaran hak amil zakat memengaruhi motivasi amil zakat dalam menjalankan tugasnya. Hak amil zakat yang layak dapat meningkatkan motivasi amil zakat untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan zakat.

• Kualitas pelayanan

  Hak amil zakat yang memadai memungkinkan amil zakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Amil zakat dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus pada tugasnya, sehingga kualitas pelayanan pengelolaan zakat dapat meningkat.

• Kepercayaan masyarakat

  Besaran hak amil zakat yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat akan lebih yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yang memberikan hak amil zakat yang layak.

• Pengentasan kemiskinan

  Pengelolaan zakat yang efektif, didukung oleh hak amil zakat yang layak, dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Zakat yang tersalurkan dengan tepat sasaran akan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian, “berapa persen hak amil zakat” memiliki dampak sosial yang signifikan. Hak amil zakat yang layak dapat meningkatkan motivasi amil zakat, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak amil zakat diberikan secara adil dan transparan, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kontroversi

Persoalan “berapa persen hak amil zakat” pernah menimbulkan kontroversi di beberapa kalangan masyarakat. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai besaran hak yang layak untuk diterima oleh amil zakat.

Pihak yang mendukung hak amil zakat yang besar berpendapat bahwa amil zakat berhak menerima bagian yang lebih besar dari zakat karena tugas mereka yang berat dan kompleks. Mereka berargumentasi bahwa amil zakat harus memiliki penghasilan yang layak untuk dapat bekerja secara profesional dan amanah.

Sebaliknya, pihak yang mendukung hak amil zakat yang kecil berpendapat bahwa zakat harus diprioritaskan untuk disalurkan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa. Mereka khawatir bahwa jika hak amil zakat terlalu besar, maka akan mengurangi jumlah zakat yang sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

Kontroversi ini dapat diminimalisir dengan cara menetapkan besaran hak amil zakat yang adil dan transparan. Besaran hak amil zakat harus mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan amil zakat, serta jumlah zakat yang terkumpul. Selain itu, lembaga pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang jelas dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana zakat yang mereka salurkan dikelola dan didistribusikan.

Regulasi pemerintah

Regulasi pemerintah sangat penting dalam menentukan “berapa persen hak amil zakat”. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat di suatu negara. Regulasi pemerintah dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan menteri yang mengatur tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Regulasi pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Regulasi pemerintah juga melindungi hak-hak amil zakat dan memastikan bahwa mereka menerima hak yang layak atas tugas yang mereka emban. Tanpa adanya regulasi pemerintah, pengelolaan zakat berpotensi disalahgunakan dan hak amil zakat dapat terabaikan.

Sebagai contoh, di Indonesia, hak amil zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini mengatur bahwa hak amil zakat sebesar 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Regulasi ini memastikan bahwa amil zakat di Indonesia menerima hak yang layak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Memahami hubungan antara “Regulasi pemerintah” dan “berapa persen hak amil zakat” sangat penting bagi pengelola zakat, amil zakat, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman ini, pengelola zakat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan hak yang layak kepada amil zakat. Amil zakat juga dapat bekerja dengan tenang dan profesional karena hak mereka telah dijamin oleh regulasi pemerintah. Masyarakat umum pun dapat yakin bahwa zakat yang mereka salurkan dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Praktik pengelolaan zakat

Praktik pengelolaan zakat merupakan aspek penting yang berkaitan erat dengan “berapa persen hak amil zakat”. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional akan berdampak pada besaran hak amil zakat yang layak diterima. Sebaliknya, praktik pengelolaan zakat yang tidak baik dapat menghambat kinerja amil zakat dan berdampak pada berkurangnya hak yang mereka terima.

Salah satu praktik pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana zakat yang mereka salurkan dikelola dan didistribusikan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong mereka untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Praktik pengelolaan zakat yang baik juga meliputi perekrutan dan pelatihan amil zakat yang profesional dan kompeten. Amil zakat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang fikih zakat dan manajemen zakat. Mereka juga harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya amil zakat yang profesional dan kompeten, pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memahami hubungan antara “Praktik pengelolaan zakat” dan “berapa persen hak amil zakat” sangat penting bagi pengelola zakat, amil zakat, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman ini, pengelola zakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan hak yang layak kepada amil zakat. Amil zakat juga dapat bekerja dengan tenang dan profesional karena hak mereka telah dijamin oleh praktik pengelolaan zakat yang baik. Masyarakat umum pun dapat yakin bahwa zakat yang mereka salurkan dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tanya Jawab Berapa Persen Hak Amil Zakat

Tanya jawab ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai berapa persen hak amil zakat. Tanya jawab ini mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan umum dan mengklarifikasi aspek-aspek penting terkait hak amil zakat.

Pertanyaan 1: Berapa persen hak amil zakat yang ditetapkan dalam Al-Qur’an?
Jawaban: Al-Qur’an tidak menyebutkan secara spesifik besaran hak amil zakat. Namun, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa amil zakat berhak menerima bagian dari zakat yang dikumpulkan.Pertanyaan 2: Bagaimana besaran hak amil zakat ditentukan?
Jawaban: Besaran hak amil zakat umumnya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengelola zakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan amil zakat.Pertanyaan 3: Apakah hak amil zakat sama di semua negara?
Jawaban: Tidak, besaran hak amil zakat dapat bervariasi di setiap negara karena perbedaan regulasi dan kebijakan pemerintah.Pertanyaan 4: Mengapa amil zakat berhak menerima bagian dari zakat?
Jawaban: Amil zakat berhak menerima bagian dari zakat sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.Pertanyaan 5: Apakah hak amil zakat dapat diubah?
Jawaban: Ya, besaran hak amil zakat dapat diubah sesuai dengan kebijakan pemerintah atau lembaga pengelola zakat.Pertanyaan 6: Bagaimana memastikan bahwa hak amil zakat digunakan untuk tujuan yang benar?
Jawaban: Lembaga pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh pihak yang independen.

Tanya jawab ini memberikan gambaran umum tentang hak amil zakat, termasuk dasar hukum, besaran, dan penggunaannya. Memahami hak amil zakat sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang peran amil zakat dalam pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tips Mengelola Persentase Hak Amil Zakat

Pengelolaan hak amil zakat yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan efektif dan transparan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

Tetapkan besaran hak amil zakat yang wajar
Besaran hak amil zakat harus mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan amil zakat. Besaran yang wajar akan memotivasi amil zakat untuk bekerja secara profesional dan amanah.

Buat regulasi yang jelas
Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pengelola zakat dan amil zakat. Regulasi ini harus mengatur tentang besaran hak amil zakat, tugas dan tanggung jawab amil zakat, serta mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Rekrut dan latih amil zakat yang profesional
Amil zakat yang profesional dan kompeten akan mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien. Lembaga pengelola zakat harus merekrut dan melatih amil zakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang fikih zakat dan manajemen zakat.

Terapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel
Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Lakukan audit secara berkala
Audit berkala oleh pihak yang independen akan memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan syariat Islam. Audit juga akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan zakat.

Dengan menerapkan tips-tips ini, pengelola zakat dapat memastikan bahwa hak amil zakat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Tips-tips ini juga menjadi dasar untuk membangun pengelolaan zakat yang profesional dan berintegritas, yang merupakan tema utama dari bagian terakhir artikel ini.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengupas tuntas tentang “berapa persen hak amil zakat” dari berbagai aspek. Pertama, hak amil zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Kedua, besaran hak amil zakat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah atau lembaga pengelola zakat, namun harus mempertimbangkan faktor beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan amil zakat. Ketiga, hak amil zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja amil zakat dan pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Dari paparan tersebut, dapat ditarik beberapa poin utama:

1. Hak amil zakat merupakan bagian integral dari pengelolaan zakat yang efektif.
2. Besaran hak amil zakat harus ditetapkan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
3. Pengelolaan hak amil zakat yang baik akan memotivasi amil zakat untuk bekerja secara profesional dan amanah, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami hak amil zakat dan pengelolaannya, kita dapat berkontribusi pada pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya (fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan).

Youtube Video: