Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia adalah suatu upaya untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat secara optimal dan efektif sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Salah satu contoh lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001.

Pengelolaan zakat di Indonesia sangat penting karena memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu perkembangan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah penerapan sistem pengelolaan zakat secara modern dan transparan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau pengelolaan zakat secara langsung dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk sejarah, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi. Artikel ini juga akan mengulas peran penting zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

pengelolaan zakat di indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi syariah. Aspek-aspek penting ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

• Pengumpulan
• Penyaluran
• Pendayagunaan
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Efektivitas
• Keadilan
• Kesesuaian syariah

Pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Misalnya, pengumpulan zakat yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan pendayagunaan zakat yang produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di Indonesia harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pengumpulan

Pengumpulan zakat merupakan tahap awal dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pengumpulan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dialokasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ada berbagai metode pengumpulan zakat yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

• Pengumpulan zakat melalui masjid dan mushalla
• Pengumpulan zakat melalui lembaga pengelola zakat (LPZ)
• Pengumpulan zakat melalui perusahaan
• Pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji

Pengumpulan zakat melalui masjid dan mushalla merupakan metode yang paling umum dilakukan di Indonesia. Masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui kotak amal yang disediakan di masjid atau mushalla. Sementara itu, pengumpulan zakat melalui LPZ dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. LPZ biasanya memiliki jaringan yang luas dan dapat menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil. Pengumpulan zakat melalui perusahaan juga menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan dapat memotong zakat dari gaji karyawannya dan menyalurkannya melalui LPZ atau langsung ke badan amil zakat (BAZ).

Pengumpulan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendorong mereka untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang kredibel.

Penyaluran

Penyaluran merupakan tahap penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penyaluran zakat yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ada berbagai lembaga yang menyalurkan zakat di Indonesia, antara lain:

• Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
• Lembaga Amil Zakat (LAZ)
• Masjid dan mushalla

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS memiliki jaringan yang luas dan menyalurkan zakat ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat. LAZ biasanya memiliki fokus penyaluran zakat tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Masjid dan mushalla juga menyalurkan zakat, biasanya dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat sekitar.

Penyaluran zakat yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga penyalur zakat harus melakukan verifikasi dan seleksi terhadap penerima zakat. Lembaga penyalur zakat juga harus membuat laporan penyaluran zakat secara transparan dan akuntabel.

Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan pembangunan sarana prasarana. Ada berbagai aspek pendayagunaan zakat yang perlu diperhatikan, antara lain:

• Pemberdayaan Ekonomi
  Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
• Pendidikan
  Pendayagunaan zakat untuk pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk membangun sekolah, perpustakaan, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.
• Kesehatan
  Pendayagunaan zakat untuk kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, klinik, dan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
• Pembangunan Sarana Prasarana
  Pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana prasarana bertujuan untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus melakukan perencanaan dan evaluasi yang baik dalam penggunaan dana zakat. Pendayagunaan zakat juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana zakat.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.

• Akuntabilitas
  Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat kepada masyarakat atas pengelolaan dana zakat. Lembaga pengelola zakat harus melaporkan secara berkala penggunaan dana zakat kepada masyarakat, baik melalui laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
• Akses Informasi
  Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus menyediakan informasi tersebut melalui berbagai saluran, seperti website, media sosial, atau laporan berkala.
• Audit dan Evaluasi
  Audit dan evaluasi merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit dapat dilakukan oleh akuntan publik atau lembaga independen lainnya, sedangkan evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
• Partisipasi Masyarakat
  Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian masukan, saran, atau kritik terhadap pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan menerapkan prinsip transparansi, lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Transparansi juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana zakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat kepada masyarakat atas penggunaan dana zakat yang dihimpun. Akuntabilitas memegang peranan penting dalam pengelolaan zakat karena dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.

• Pelaporan Keuangan
  Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan penggunaan dana zakat kepada masyarakat secara berkala. Pelaporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh akuntan publik.
• Laporan Kegiatan
  Selain laporan keuangan, lembaga pengelola zakat juga harus melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan dana zakat. Laporan kegiatan tersebut harus memuat informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
• Audit dan Evaluasi
  Lembaga pengelola zakat harus membuka diri untuk diaudit oleh auditor eksternal. Audit tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga harus melakukan evaluasi internal untuk menilai efektivitas dan efisiensi program penyaluran zakat.
• Partisipasi Masyarakat
  Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan zakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian masukan, saran, atau kritik terhadap pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana zakat.

Efektivitas

Efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia merupakan kunci untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Efektivitas pengelolaan zakat dapat diukur dari berbagai indikator, seperti efisiensi pengumpulan zakat, tepat sasarannya penyaluran zakat, dan keberlanjutan pemanfaatan zakat.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia adalah kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat yang memiliki tata kelola yang baik akan mampu mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Selain itu, efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga pengelola zakat mampu berinovasi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti metode pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan pendayagunaan zakat. Dengan melakukan inovasi, lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat akan lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yang terbukti efektif dalam mengelola dana zakat. Kepercayaan masyarakat ini sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan zakat di Indonesia.

Keadilan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keadilan dalam pengalokasian dan pendayagunaan zakat menjadi kunci utama dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

• Keadilan Distribusi
  Keadilan dalam distribusi zakat memastikan bahwa zakat disalurkan secara merata kepada para mustahik (penerima zakat) yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, lokasi, dan kebutuhan khusus para mustahik.
• Keadilan Pemberdayaan
  Keadilan juga perlu diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Pemberdayaan ekonomi mustahik bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
• Keadilan Akses
  Setiap mustahik yang berhak menerima zakat harus memiliki akses yang sama dalam memperoleh zakat. Lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa proses penyaluran zakat transparan dan tidak diskriminatif. Mustahik tidak boleh dipersulit atau dihambat dalam mengakses zakat.
• Keadilan Akuntabilitas
  Pengelolaan zakat harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Lembaga pengelola zakat harus transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Laporan keuangan dan kegiatan penyaluran zakat harus dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat, diharapkan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Keadilan dalam distribusi, pemberdayaan, akses, dan akuntabilitas akan memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kesesuaian Syariah

Kesesuaian syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kesesuaian syariah dalam konteks ini mengacu pada pemenuhan segala ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam terkait dengan zakat. Hal ini meliputi aspek-aspek mulai dari pengumpulan, penyaluran, hingga pendayagunaan zakat.

Prinsip kesesuaian syariah sangat penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang ketentuannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan syariah dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai ibadah zakat itu sendiri. Kedua, kesesuaian syariah menjadi jaminan bahwa zakat dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, yaitu untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya.

Dalam praktiknya, prinsip kesesuaian syariah diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan zakat di Indonesia. Misalnya, dalam pengumpulan zakat, lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa zakat hanya dikumpulkan dari sumber-sumber yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam penyaluran zakat, lembaga pengelola zakat harus memprioritaskan penyaluran kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Demikian pula dalam pendayagunaan zakat, lembaga pengelola zakat harus menggunakan dana zakat untuk program-program yang sesuai dengan tujuan syariah, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan menerapkan prinsip kesesuaian syariah dalam pengelolaan zakat, diharapkan zakat dapat dikelola dan disalurkan secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya bagi golongan yang berhak menerima zakat.

Tanya Jawab Pengelolaan Zakat di Indonesia

Tanya jawab ini akan menjawab beberapa pertanyaan umum dan penting terkait pengelolaan zakat di Indonesia, serta mengklarifikasi berbagai aspek pengelolaan zakat yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat.

Pertanyaan 1: Apa saja prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia?

Jawaban: Pengelolaan zakat di Indonesia harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang berhak menerima zakat?

Jawaban: Zakat berhak diterima oleh fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang terlilit utang, fisabilillah (pejuang di jalan Allah), dan ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menyalurkan zakat?

Jawaban: Zakat dapat disalurkan melalui lembaga pengelola zakat yang resmi dan terpercaya, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pertanyaan 4: Apa saja manfaat pengelolaan zakat yang baik?

Jawaban: Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan sosial.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara memastikan pengelolaan zakat transparan dan akuntabel?

Jawaban: Lembaga pengelola zakat harus melaporkan pengelolaan zakat secara berkala, membuka diri untuk diaudit, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Pertanyaan 6: Apa saja tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia?

Jawaban: Tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat, minimnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat, dan potensi penyimpangan dana zakat.

Tanya jawab ini memberikan pemahaman dasar tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, silakan lanjutkan membaca artikel selanjutnya.

Transisi ke Bagian Selanjutnya: Pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai syariah sangat penting untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat. Bagian selanjutnya akan membahas strategi dan inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Tips Peningkatan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia:

1. Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya zakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk berzakat dapat meningkat.

2. Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi
Lembaga pengelola zakat perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih terintegrasi dan efisien.

3. Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Lembaga pengelola zakat harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

4. Manfaatkan Teknologi
Pengelolaan zakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

5. Berinovasi dalam Pendayagunaan Zakat
Lembaga pengelola zakat perlu berinovasi dalam pendayagunaan zakat, agar zakat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

6. Optimalkan Peran Serta Masyarakat
Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih partisipatif dan akuntabel.

7. Perkuat Regulasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

8. Tingkatkan Kapasitas SDM
Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan sesuai standar.

Peningkatan pengelolaan zakat melalui tips-tips tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Tips-tips ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kesimpulan

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem ekonomi syariah. Pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai syariah sangat penting untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat. Artikel ini telah mengeksplorasi berbagai aspek pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, hingga tantangan dan strategi pengembangannya.

Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari pembahasan artikel ini adalah:

1. Pengelolaan zakat harus berpegang pada prinsip syariah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Lembaga pengelola zakat perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran serta masyarakat, dan pengembangan inovasi diperlukan untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Pengelolaan zakat yang baik merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pengelola zakat, maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Youtube Video: